PERANGKAT DESA PASURUAN DEMO

Pasuruan : Sebanyak 200 perangkat desa se Kabupaten Pasuruan, secara mendadak menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan. Aksi mereka lakukan untuk menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan, agar segera Sebanyak 200 perangkat desa se Kabupaten Pasuruan, secara mendadak menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan sesuai ketentuan yang ada. Selasa (21/04)

Aksi perangkat desa yang sebagian besar Kepala Urusan (Kaur) dan pamong desa dari empat Kecamatan yakni Gempol, Pandaan, Prigen dan Beji yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) se Kabupaten Pasuruan.

Dalam tuntutannya mereka mengadu selama 2 bulan terakhir ini Pemkab belum mebayar tunjangan mereka yang mencapai Rp 400 ribu tiap bulannya. Disamping meminta pembayaran tunjangan harus tepat waktu, mereka juga menuntut agar Pemkab juga menaikkan besaran tunjangan sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 950 ribu/bulan.

“ Kami menginginkan hak-hak kami agar pemkab membayarnya sesuai dengan aturan yang ada. Kami juga inginkan agar tunjangan disesuaikan dengan UMK, “ teriak Anjar, korlap aksi
Menurutnya upaya pengaduan telah dilaksanakan jauh sebelumnya ke Pemkab, namun hingga saat ini belum diperoleh kepastian adanya pembayaran tunjangan selama dua bulan itu. “ Padahal, kami membutuhkannya dan tidak inginkan janji janji. Aksi ini kami lakukan dengan menyuarakan aspirasi kami kepada anggota dewan agar empat tuntutan kami dikabulkan oleh Pemkab Pasuruan, “ imbuh salah satu unjuk rasa
Dalam aksinya, sedikit terjadi ketegangan dengan aparat Kepolisian yang sedang berjaga disaat salah satu perwakilan perangkat desa yang tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti proses dialog dan musyawarah dengan anggota Dewan. Beruntung petugas kemananan berhasil meredam situasi yang mulai tak terkendali dengan cara membujuk mereka agar bersabar tunggu keputusan dialog.

Dalam dialog, mereka juga menuntut agar diikutsertakan dalam program Jamsostek dan pembayarannya ditanggung Pemkab. Tapi di pertemuan itu belum ada keputusan. Jika 4 tuntutan mereka tak terpenuhi, mereka ancam mogok kerja dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, A.Zubaidi mengatakan pihaknya belum bisa putuskan karena melihat kondisi anggaran 2009 saat ini.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: